Bupati Humbahas: PKH Mengurangi dan Memutus Rantai Kemiskinan


 

Doloksanggul-Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Sasarannya PKH yaitu keluarga sangat miskin yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita dan anak pra sekolah). Termasuk komponen pendidikan (SD-SMP dan SMA sederajat) atau usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun.

Demikian sambutan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE yang disampaikan Sekdakab Humbahas Saul Situmorang SE MSi dalam acara rapat koordinasi PKH antar leading sektor tahun 2017 bertempat di Aula Huta Mas Doloksanggul, Jumat (20/10).  Rapat itu menghadirkan nara sumber Kadis Pendidikan Drs Jamilin Purba, Kadis Kesehatan dr Budiman Simanjuntak, Kadis Kependudukan dan Pencacatan Sipil Drs JH Simanullang, Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Sumut Artianus Purba dan Kepala BPS Kabupaten Humbang Hasundutan Ir Ester Sitorus. Rangkaian kegiatan ini dipandu Kadis Sosial Humbahas Paiman B Purba S.Sos.

Bupati Humbahas mengatakan bahwa pemerintah melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan telah berupaya untuk menekan dan mengurangi kemiskinan, baik dalam skala nasional maupun terkhusus untuk Provinsi Sumut. Namun harus diakui bahwa masalah kemiskinan masih merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan nama PKH. PKH merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin berdasarkan basis data terpadu atau dalam istilah internasional dikenal dengan CCT (conditional cash transfers).

Sebagai sebuah program bantuan bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitarnya.  Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI pada butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementaritas secara berkelanjutan.

Bupati Humbahas mengatakan secara nasional misi besar PKH menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai tahun 2017 sebesar 11,13 % dari total penduduk atau 27,77 juta jiwa.  Ini menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019 mendatang. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Data BPS melalui survey sosial ekonomi pada Juli 2015, jumlah penduduk miskin di Sumut posisi Maret 2017 sebanyak 1.453.870 orang (10,22%) atau turun hanya 0,05 % dibandingkan penduduk miskin di bulan September 2016 yang berjumlah 1.452.550 (10,27%).  Penduduk miskin di daerah perkotaan bulan Maret 2017 sebanyak 9,80%, meningkat dibanding bulan September 2016 sebesar 9,69%. Sebaliknya penduduk miskin di daerah perdesaan yaitu dari 10,86 % pada bulan September 2016 turun menjadi 10,66 % pada bulan Maret 2017.  Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai data BPS, tahun 2015 bahwa penduduk miskin sebanyak 17.140 orang.

Dalam pelaksanaan PKH, bantuan akan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin dan sebagai imbalannya diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita. Serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. Tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Kadis Sosial Paiman B Purba menjelaskan maksud dan tujuan rapat koordinasi PKH untuk meningkatkan kesamaan gerak dan langkah dalam rangka pelaksanaan PKH baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dipahaminya kebijakan dan peran instansi masing-masing dalam mendukung PKH serta teridentifikasinya potensi masalah dan potensi pendukung untuk merumuskan solusi dalam proses pelaksanaan PKH. Sehingga hasil yang dicapai dalam rapat itu adanya kesamaan gerak langkah dalam rangka pelaksanaan PKH. Terindentifikasinya potensi masalah dan solusi. Adanya output kegiatan berupa kesepakatan bersama rapat koordinasi PKH. Peserta yang diundang dalam rapat itu yaitu UPT Pendidikan, UPTD Kesehatan, SD,SMP,SMA, Bidan Desa termasuk pendamping PKH. (rel/rhs/Diskominfo)

Teks Foto

0001: Mulai kiri, Kadis Kesehatan dr Budiman Simanjuntak, Kadis Pendidikan Drs Jamilin Purba, Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Sumut A Purba, Sekdakab Humbahas Saul Situmorang SE MSi, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs JH Simanullang dan Kepala BPS Humbahas Ir Ester Sitorus dalam acara rapat koordinasi PKH di Aula Huta Mas Doloksanggul.

  1. Peserta yang hadir dalam acara rapat koordinasi PKH di Aula Huta Mas Doloksanggul.
  2. Peserta yang hadir dalam acara rapat koordinasi PKH di Aula Huta Mas Doloksanggul.
  3. Sekdakab Humbahas Saul Situmorang SE MSi
  4. Kadis Sosial Humbahas Paiman B Purba S.Sos